Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Laporan PPID
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian, memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, dalam upaya berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dengan kepentingan publik. Badan Publik yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBN maupun APBD wajib untuk membuka akses informasi seluas luasnya kepada masyarakat atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut.
Kontrol masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi kinerja instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis serta mempercepat perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) sebagai institusi pemerintah ikut ambil peran dalam Pelayanan Informasi Publik, dengan berpedoman pada UU KIP dan pemberian pelayanan sesuai dengan Tupoksi Balittas.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.
Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.
Renstra
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), yang tupoksinya melaksanakan penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi tanaman pemanis dan serat guna mendukung pembangunan pertanian ke depan, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan Balittas dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan.
Rencana Strategis Balittas 2020 - 2024
Rencana Strategis Balittas 2015 - 2019
Rencana Strategis Balittas 2010 - 2014
RKA-KL
Rencana Kerja Tahunan
Rencana Kinerja Satuan Kerja TA. 2021
Rencana Kinerja Satuan Kerja TA. 2020
Rencana Kinerja Satuan Kerja TA. 2019
Rencana Kinerja Satuan Kerja TA. 2018
Rencana Kinerja Satuan Kerja TA. 2017
Rencana Kinerja Satuan Kerja TA. 2016
Rencana Kinerja Satuan Kerja TA. 2015
Laporan Kinerja
Laporan Tahunan
Laporan Keuangan
Realisasi Keuangan s/d September 2022
Neraca
Daftar Isian Pelaksana Anggaran
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2022
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2021
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2020
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2019
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2018
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2017
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2016
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2015
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2014
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2013
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2012
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011
LHKPN
Add a comment
- Isa Sukresna
- artikel
- Dilihat: 39
